ANATOMI APBN
,IMPLIKASI APBD PROVINSI KALTIM.
--------------------------------------------------------------------
Prof.Dr.H.Abd.Rachim AF,SE,M.Si.
Guru
Besar Ilmu Keuangan dan Ekonomi Pembangunan UWGM Samarinda.
Program
besar dan skala prioritas pembangunan Kaltim mulai merencanakan membangun Trans
Kalimantan, Jalan Tol,Jembatan Pulau Balang,Jembatan Mahkota II,Terminal Peti
Kemas Kariangau Balikpapan,Terminal Peti Kemas Palaran,Pelabuhan
Maloy,Pelabuhan Kuala Semboja,Pelabuhan Lhok Tuan Bontang,Terminal Bandara
Sepinggan,Bandara Samarinda Baru,Pengembangan Bandara Kalimarau,Pengembangan
Bandara Juwata,Infrasturuktur Kawasan Perbatasan,Pembangkit
Listrik,Pengembangan Prasarana Air Baku,Pengelolaan Banjir Samarinda sampai
Swasembada Beras. Diperkirakan memerlukan Dana sebanyak 30 Triliun.
Dana yang
diperlukan sangat besar ini, pastilah bersumber dari Pemerintah Pusat
melalui
mekanisme APBN atau Dana Masyarakat melalui Investor jika Investasi tersebut
layak dari sudut bisnis, karena Provinsi
Kaltim melalui APBD tidak mampu untuk mendanainya. Membicarakan APBN, sedianya
kita mengkaji Anatomi APBN itu sendiri,
sehingga dapat membaca peluang mana yang memungkinkan untuk ditempuh dalam
menggait dana tersebut. APBN 2011 Pendapatan Rp 1.086,37 triliun sedangkan belanja yang telah difloting adalah
Trasfer ke daerah merupakan Dana Perimbangan Rp 329,09 triliun, Transfer ke
Daerah merupakan dana otonomi khusus dan dana Penyesuaiaan Rp 49.32
triliun,Pembiayaan Dalam dan Luar Negeri Rp 115,68 tiliun, Subsidi Energi dan
Non Energi Rp 184,82 triliun dan Belanja untuk 109 Kementerian dan Lembaga
Rp 410,41 triliun serta Non Kementerian
dan Lembaga Rp 413,22 triliun. Jadi total Belanja Rp 1.202,45 triliun, Berarti
Defisit Rp 115,68 triliun.
Dari data
tersebut kita bisa menelisik dimana peluang Perjuangan Kaltim yang realiastis
untuk mengarahkannnya yakni melalui Dana Kementerian dan non Kementerian yang
relevan dengan rencana Pembangunan yang menjadi skala prioritas Provinsi
Kaltim. dan Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menjadi skala prioritas
Pemerintah Pusat untuk Pembangunan Nasional. Apakah melalui usulan Perubahan
Undang-undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dapat dilakukan pastilah bisa tetapi
melalui proses pembahasan dan perhitungan yang lama dan panjang karena
menyangkut Anatomi APBN secara keseluruhan selain itu dengan kondisi defisit
lebih 10 % dari total APBN 2011.
Dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia, baik pula kita menyimak 33 APBD Provinsi se Indonesia. Dari hasil itu kita dapat
mengetahui posisi APBD Provinsi Kaltim. Data APBD tahun 2009 menunjukan :
1.
Nangro
Aceh Darus Salam Rp
9,87 triliun
2.
Sumatera
Utara “ 3,65
triliun
3.
Sumatera
Barat “ 1,71
triliun
4.
Riau “ 4,16
triliun
5.
Jambi “ 1.62
triliun
6.
Sumatera
Selatan “ 2,75
triliun
7.
Bengkulu “ 1,24
triliun
8.
Lampung “ 1,70
triliun
9.
DKI
Jakarta “ 22,42 triliun
10.
Jawa
Barat “ 8,26
triliun
11.
Jawa
Tengah “ 5,51
triliun
12.
D.I.Yogyakarta “ 1,43
triliun
13.
Jawa
Timur “ 6,42
triliun
14.
Kalimantan
Barat “ 1,53
triliun
15.Kalimantan
Tengah “ 1,70
triliun
16.Kalimantan
Selatan “ 1,69
triliun
17.Kalimantan
Timur “ 5,76
triliun
18.Sulawesi Utara “ 1,37
triliun
19.Sulawesi Tengah “ 1,11
triliun
20.Sulawesi Selatan “ 2,29
triliun
21.Sulawesi Tenggara “ 1,42
triliun
22.Sulawesi Barat “ 0,60
triliun
23.Bali “ 1,67
triliun
24.Nusa Tenggara Barat “ 1,31
triliun
25.Nusa Tenggara Timur “ 1,08
triliun
26.Maluku “ 0,94
triliun
27.Papua “ 5,32
triliun
28.Maluku “ 0.76
triliun
29.Banten “ 2,38
triliun
30.Bangka Belitung “ 1,01
triliun
31.Gorontalo “ 0,57
triliun
32.Kepulauan Riau “ 1,64
triliun
33.Papua Barat “ 2,99
triliun
Dengan menyimak
33 APBD Provinsi, maka kita dapat mengatakan 10 terbesar APBD, yakini pertama
DKI Jakarta, kedua Nangro Aceh Darus Salam, ketiga Jawa Barat , keempat Jawa
Timur,kelima Jawa Tengah, keenam Kalimantan Timur,ketujuh Papua,kedelapan Riau,
kedelapan Sumatera Utara,kesembilan Sumatera Selatan dan kesepuluh Banten.
Dari sepuluh
terbesar, Provinsi dalam jumlah APBD. Dapat ditelusuri faktor penyebabnya apakah Faktor Jumlah Penduduk, Luas Wilayah,
Sumber Daya Alam atau Kapasitas Ekonomi, yakni ; DKI Jakarta , Jawa Barat, Jawa
Timur, Jawa Timur dan Banten, dipengaruhi Jumlah Penduduk dan Kapasitas
Ekonomi. Untuk Nangro Aceh Darus Salam,Kalimantan Timur,Papua, Riau,Sumater
Utaran dan Sumatera Selatan, dipengaruhi
Luas Wilayah dan Sumber Daya Alam.
Samarinda,
17 Pebruari 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar